Media Center Pelaksanaan APBN Di Daerah

Sejak lama, pengelolaan APBN secara transparan menjadi tuntutan masyarakat. Dan kunci transparansi tersebut adalah data dan informasi realisasi APBN. Bukan hanya di muara atau setelah tutup tahun anggaran, tetapi bagaimana data dan informasi tersebut bisa tersaji sejak mulai dan sepanjang pelaksanaan APBN. Sehingga, upaya monitoring, kontrol masyarakat serta pencegahan penyelewengan dapat dilaksanakan dengan baik.

Bagaimana mewujudkannya?

Saya kira ada beberapa kondisi dimana salah satu instansi vertikal Kementerian Keuangan yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) bisa mengambil peran tersebut.

Pertama, Sejak Indonesia merdeka, KPPN mengelola pengeluaran dan penerimaan negara di setiap wilayah masing-masing. Tetapi adakah data yang di-publish, kemudian menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi pembangunan di daerahnya? Kurun waktu terakhir telah digagas adanya Kajian Fiskal Regional (KFR). Ini merupakan langkah maju. Namun, saya kira tidak hanya terbatas pada bentuk kajian, dimana kita tahu kajian hanya menjadi konsumsi khalayak tertentu.

Kita menghendaki adanya peran KPPN yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Data-data yang dimiliki oleh KPPN sejatinya bisa menjadi sangat bermanfaat dalam berbagai aspek pembangunan setempat. Cukup data mentah, tak harus dalam bentuk kajian. Data realisasi dapat digunakan: sebagai bahan evaluasi;  sebagai bahan pengawasan masyarakat atas pelaksanaan APBN di daerah dan sebagai kontrol bila terjadi penyelewengan.

Riilnya seperti ini. Ada baiknya KPPN diberikan tugas baru, misalnya setiap triwulan merilis data pengeluaran dan penerimaan di wilayahnya. Data-data apa saja dan bagaimana rinciannya? Bisa kita pikirkan belakangan. Paling tidak memenuhi tiga aspek fungsional diatas.

Ada banyak cara untuk merilis data. Bisa melalui website, media massa setempat atau media tulis milik sendiri seperti bulletin atau newsletter. Saya membayangkan dampak dari rilis data tersebut. Kira-kira seperti ini. Pelaksanaan APBN menjadi transparan, satker tidak bisa lagi “macam-macam” dan satker yang realisasi DIPA-nya masih rendah dapat didorong untuk segera menggerakkan kegiatannya.

Kedua, coba sekarang silakan bertanya kepada masyarakat setempat. Tahukah mereka proyek apa saja yang tahun ini dibiayai oleh APBN? Saya kira sedikit saja yang tahu. Lantas, bagaimana mereka dapat mengawasi dan berperan bahkan merasakan manfaat langsung dari proyek-proyek tersebut?

Misalkan, ada kelompok tani, yang saya kira perlu mendapat informasi bahwa tahun ini di Dinas Peternakan ada proyek bantuan bibit ternak. Iya, kalau Dinas selaku pelaksana kegiatan bisa aktif menjalin komunilkasi, bagaimana jika sebaliknya. Lebih-lebih jika oknum Dinas pengelola proyek punya interest pribadi hanya ditujukan pada kelompok atau keluarga mereka saja. Sehingga, informasi keberadaan proyek tersebut hanya disampaikan kepada kalangan tertentu.

Nah, disinilah peran itu bisa diambil oleh KPPN. KPPN benar-benar menjadi media center proyek-proyek APBN. Taruhlah KPPN tidak sampai ke detil, cukup pada informasi global.

Ketiga, sekarang ini ada kondisi seperti ini. Tunjangan profesi guru non PNS seperti guru non PNS Madrasah (MI, MTS, MA) dibayarkan tidak secara rutin setiap bulan. Tetapi bisa dirapel. Bagaimana masyarakat mengetahui kalau tunjangan profesi itu sebetulnya sudah dibayarkan? Atau belum dibayarkan? Barangkali Anda akan menjawab seperti ini:

“Bukankah sekarang pembayaran harus melalui rekening penerima masing-masing. Jadi, tinggal dilihat di rekeningnya, apakah sudah masuk aliran dana tunjangan atau belum?”

Oke, bisa seperti itu. Tapi, kadang ada pihak-pihak yang nakal dan malas, kemudian beralasan bahwa pembayaran (SPM) sudah diajukan ke KPPN dan belum diproses oleh KPPN. Jika seperti itu, siapa yang dirugikan? Tentu, citra KPPN menjadi buruk.

Nah, solusinya adalah rilis data diatas. “Ini lho daftar sekolah yang belum membayarkan tunjangan profesi guru.” Dengan demikian, secara tidak langsung KPPN juga ikut mendorong agar pembayaran dan hak-hak masyarakat dapat segera ditunaikan dan tidak ditunda-tunda dengan alasan yang mengada-ada. Bisa jadi kemudian ditemukan masalah apa sebenarnya yang dihadapi oleh satker, mengapa lama sekali tidak dibayarkan? Apakah ada kesalahan akun atau pagu yang sudah menipis? Pada akhirnya, KPPN bisa memberikan saran atau solusi.

Ada juga kondisi seperti ini. Kadangkala beberapa tunjangan dibayarkan kepada PNS melalui rekening bendahara. Nah, adakalanya bendahara tidak secara langsung dan tidak dengan cepat menyalurkan tunjangan tersebut kepada PNS dengan alasan tertentu atau karena “kenakalan remaja”. Mengapa KPPN tidak merilis saja informasi ini? Artinya, setiap bulan KPPN menyampaikan data ke publik. “Ini lho satker yang sudah mengajukan pembayaran uang makan, rapel kenaikan gaji, gaji 13, dsb.” Dengan demikian, masyarakat luas dapat merasakan peran langsung KPPN dengan rilis informasi yang berharga tersebut.

Termasuk dalam hal ini adalah rilis data dana bantuan yang disalurkan kepada kelompok masyarakat di desa dan kecamatan untuk pembangunan infrastruktur atau bantuan sosial lainnya. Dengan informasi yang jelas dan secara resmi dikeluarkan oleh KPPN, saya kira akan menjadi nilai tambah bagi eksistensi KPPN di daerah.

Keempat, KPPN juga melakukan penatausahaan penerimaan negara. Meski sekarang adalah masa transisi ke arah penatausahaan penerimaan secara terpusat, tetapi masih ada kesempatan bagi KPPN untuk merilis data penerimaan negara yang dikelola oleh KPPN. Siapa wajib pajak setempat yang sudah bayar pajak, siapa perusahaan tambang yang sudah membayar royalti, dsb. Tentu yang dipilih adalah data penerimaan dengan nilai yang signifikan.

Kelima, apalagi dasar hukum untuk merilis data sudah tersedia. Terbitnya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi peluang bagi KPPN untuk mengambil peran yang diamanatkan oleh UU tersebut.

***

Serial Perjalanan (5) : Manado ~ Sulut

Serial sebelumnya : Tanjung Pinang

***

Pertama kali datang ke Manado, saya ditemani jadwal yang lumayan padat. Tak sempat kemana-mana. Hanya seputaran hotel. Syukurlah lokasi saya dekat pusat keramaian. Sekitar 300 meter dari hotel tempat saya menginap dan berkegiatan terdapat suatu lokasi hasil reklamasi yang disulap menjadi pertokoan, kedai makanan, restoran cepat saji, tempat bermain dan nongkrong anak-anak muda.

Saya menghabiskan malam minggu di halaman depan hotel dengan menu makan malam aneka barbeque sambil menikmati musik yang menghentak dengan pemandangan ramainya lalu lalang kendaraan.

Meski sebenarnya ada jeda hari Minggu, tapi tak ada pemandu. Dari kolam renang yang berada di lantai atas, saya menikmati pemandangan laut, gunung manado tua dan tampak salib besar diatas bukit.

Selama beberapa hari, saya puaskan sarapan pagi saya dengan bubur manado.

Pada kali kedua ke Manado, saya beruntung mendapat pengalaman duduk di kursi bisnis Garuda. Kelas saya diupgrade gratis oleh pihak garuda. Mungkin daripada kosong, kursi ekonomi milik saya dijual lagi dan saya dipindahkan ke kelas bisnis. Memang asyik duduk di kelas bisnis.

Pada kesempatan kedua itulah saya bisa berkeliling kota Manado, bahkan sampai di kota Bitung. Ketika itu pertengahan bulan Desember. Manado terlihat semarak menyambut Natal dan Tahun Baru.

***