Haji & Umroh : Rencanakan Sejak Dini

Kalau kita melihat data pegawai pada unit eselon I sebuah kementerian yang melakukan umroh dan ibadah haji, maka kita akan berbangga hati. Selama tiga tahun berturut-turut, angkanya diatas 100. Perhatikan tabel  berikut ini :

Tahun	Haji	Umroh	Jumlah
2008	111	6	117
2009	116	10	126
2010	98	11	109

Melaksanakan ibadah adalah hak asasi setiap orang, tetapi sebagai PNS kita terikat oleh aturan perizinan sebelum kita berangkat ke tanah suci. Dalam PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, disebutkan salah satu kewajiban PNS adalah menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan naik haji dan umroh, maka sebagai PNS harus mengetahui beberapa ketentuan terkait cuti yang digunakan dan proses untuk memperoleh izin keluar negeri.

Selama ini masih saja muncul beberapa permasalahan terkait izin keluar negeri. Permasalahan ini lebih karena ketidakpahaman pegawai dan pengelola kepegawaian. Pertama, masih ditemukan pegawai yang ngotot menggunakan cuti alasan penting untuk ibadah haji. Padahal hal ini jelas dilarang dan pasti akan ditolak. Kedua, kurangnya perencanaan sejak awal sehingga pengajuan izin keluar negeri yang terlalu mepet dengan jadwal keberangkatan. Akibatnya, pegawai berangkat ke tanah suci sementara izin belum keluar, bahkan ternyata ditolak. Ketiga, adanya keengganan pegawai khususnya pejabat untuk menggunakan cuti besar dalam rangka ibadah haji, dengan alasan insentif dan tunjangan jabatan yang tidak dibayarkan. Keempat, jadwal waktu yang berubah-ubah yang berakibat pada proses perizinan yang datanya harus direvisi dan itu akan menambah waktu keluarnya surat izin.

Agar permasalahan diatas tidak terjadi, maka sangat dianjurkan bagi para pegawai dan pengelola kepegawaian untuk memahami beberapa ketentuan tentang pelaksanaan cuti bagi PNS.

Jenis cuti yang dapat digunakan untuk melaksanakan umroh atau haji adalah cuti tahunan bila jumlah harinya mencukupi dan yang pasti adalah cuti besar. Untuk melaksanakan ibadah umroh cukuplah dengan mengambil cuti tahunan. Bila menggunakan cuti tahunan untuk ibadah haji, harus benar-benar dihitung jumlah hari untuk melaksanakan ibadah haji kemudian dibandingkan dengan jatah cuti tahunan kita. Yang pasti, maksimal jumlah cuti tahunan yang selama beberapa tahun tidak diambil, tetaplah tidak bisa lebih dari 24 hari kerja. Untuk haji plus (ONH Plus) ada kemungkinan dapat menggunakan cuti tahunan.

Agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari setelah kita beribadah haji dengan menggunakan cuti besar, ada hal-hal yang harus kita cermati ketentuan cuti besar sebagai berikut :

a.    Cuti Besar merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 (enam) tahun secara terus menerus.

b.    PNS yang akan/telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.

c.    Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh namun tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak memperoleh insentif/remunerasi (kementerian tertentu)

d.   PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan dan akan mengambil cuti besar pada tahun yang bersangkutan harus mengembalikan insentif/remunerasi yang diterimanya selama melaksanakan cuti tahunan.

e.    PNS yang akan/telah menggunakan cuti besar berhak atas:

·         cuti bersama;

·         cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti besar;

·         cuti sakit;

·         cuti bersalin untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga;

·         cuti karena alasan penting.

Nah, kalau diatas mengenai cuti besar, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah izin dari Menteri. Dalam ketentuan disebutkan bahwa cuti yang akan dijalankan di luar negeri harus mendapatkan izin dari Menteri. Pada kementerian tertentu, untuk ibadah haji dan umroh, permohonan izinnya harus disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan cuti.

Selain ketentuan tersebut, beberapa ketentuan internal suatu unit eselon I dapat menjadi rujukan, yaitu :

1. PNS yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh mengajukan surat permohonan dengan format tertentu kepada Menteri u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian melalui Dirjen dan disampaikan kepada Sekretaris Ditjen secara hirarki;
2. Khusus untuk permohonan izin ke luar negeri dalam rangka ibadah haji, permohonan agar sudah diterima di kantor pusat (usulan dalam keadaan lengkap) dengan batas waktu yang telah ditentukan dan pada permohonan tersebut mencantumkan tanggal perkiraan pelaksanaannya;
3. Ibadah haji dapat dilaksanakan dengan menggunakan cuti besar (maksimal 50 hari kalender) dan tidak diperkenankan menggunakan cuti karena alasan penting;
4. Cuti tahunan dapat digunakan apabila pelaksanaan cuti untuk keperluan ibadah haji tersebut tidak lebih dari 20 hari kerja dan pemohon memiliki sisa cuti pada tahun sebelumnya dengan jumlah maksimal tersebut;
5. Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan atau perubahan jadwal pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dari Kementerian Agama, agar tanggal pelaksanaan cuti pegawai yang bersangkutan disesuaikan oleh Kepala Kantor masing-masing dengan jumlah hari cuti sesuai permohonan awal;
6. Surat izin cuti besar untuk keperluan ibadah yang dijalankan di luar negeri ditetapkan oleh Dirjen setelah surat izin ke luar negeri berkenaan ditetapkan Menteri;
7. Cuti tahunan untuk keperluan ibadah haji atau umroh, surat izin cuti akan ditetapkan oleh Menteri bersama dengan surat izin ke luar negerinya.
8. Berkas permohonan izin ke luar negeri yang diterima di Kantor Pusat eselon I kurang dari 20 hari kerja sebelum saat pelaksanaan keberangkatan ke luar negeri (usulan dalam keadaan lengkap) tidak dapat diproses lebih lanjut.

Secara normatif, bagi PNS dan isteri/suaminya, sebelum mendapatkan izin secara tertulis dari Menteri tidak diperkenankan berangkat ke luar negeri. Untuk itu, permohonan izin ke luar negeri perlu diajukan sedini mungkin agar pada saat keberangkatan ke luar negeri yang bersangkutan sudah menerima surat izin dimaksud. Saya kira hal ini cukup penting, agar kekhusukan dalam menjalankan ibadah haji/umroh tidak terganggu oleh karena rasa was was akibat izin yang belum keluar atau malah tidak mendapat izin.

Ada beberapa saran yang patut kita cermati bagi pegawai yang akan melaksanakan ibadah haji khususnya, yaitu :

• Jangan memaksakan diri untuk mengambil cuti tahunan jika memang jatah cuti tahunan tidak mencukupi atau mepet sekali, hanya karena alasan tidak mau dipotong remunerasi/insentif dan atau tunjangan jabatannya. Bukankah orang yang mampu melaksanakan ibadah haji adalah orang dalam kategori mampu. Tidak pantaslah jika kita masih sayang dengan besarnya potongan. Apalagi keluar kalimat, “gara-gara haji, tunjangan saya dipotong…”.
• Rencanakan dengan cermat jadwal keberangkatan dan selesaikan segala urusan perizinan agar dalam menjalankan ibadah lebih tenang.
• Berhajilah sebelum menduduki jabatan penting. Biasanya, seseorang yang telah duduk dalam jabatan penting, akan selalu menunda-nunda untuk menunaikan rukun kelima ini dengan alasan banyaknya tugas dan keberadaanya sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas kepemerintahan. Atau, kadang juga karena tidak mendapatkan izin dari pimpinannya. 
• Berangkatlah haji selagi belum terlalu tua, apalagi menunggu masa pensiun.